Mesasulbar.com – Bali, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang berlangsung di Bali pada 28–30 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi DPRD provinsi se-Indonesia untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Rakernas II ADPSI secara resmi dibuka oleh Akhmad Wiyagus. Sebanyak 124 peserta dari 35 DPRD Provinsi hadir dalam forum nasional tersebut untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, menyampaikan aspirasi penting terkait upaya Pemerintah Daerah mengusulkan status Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat dari wilayah kabupaten menjadi kota. Menurutnya, perubahan status tersebut penting untuk memperkuat kapasitas pemerintahan, pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
“Kami menyuarakan dan mendorong masuk rekomendasi ADPSI untuk usulan status Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, dapat ditingkatkan menjadi kota. Harapannya, hal ini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah,” ujar Munandar Wijaya.
Selain itu, Munandar menjelaskan bahwa Rakernas II ADPSI juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat. Salah satu poin penting adalah dorongan agar kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi riil serta berbagai persoalan yang dihadapi daerah di seluruh Indonesia.
“Dalam Rakernas ini, kami juga mendorong agar kebijakan TKD dievaluasi dengan memperhatikan situasi dan perkembangan berbagai keluhan dari daerah-daerah di Indonesia. Kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan akan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan,” tambahnya.
Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua Munandar Wijaya dan Wakil Ketua Halim. Kehadiran pimpinan DPRD Sulbar dalam forum nasional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat dalam agenda pembangunan nasional.
Melalui partisipasi aktif pada Rakernas II ADPSI, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada daerah, termasuk peningkatan status Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat dan penguatan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
