Mesasulbar.com – Mamuju, Warga Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Prov Sulbar, Kamis (16/1/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap rencana aktivitas tambang pasir di wilayah Mamuju Tengah dan Pasangkayu yang dinilai mengancam lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Barat langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya rencana pertambangan batuan di muara sungai Budong-Budong dan pantai Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
Wakil Ketua DPRD, Munandar Wijaya mengatakan RDP ini untuk memastikan mendengar semua pihak terkait akan adanya penolakan dari masyarakat setempat atas aktifitas pertambangan.
“Ini negara hukum harus patuh dengan aturan, olehnya kita harus mengacu pada data dan dokumen baik dari perusahaan dan instansi terkait yang mengeluarkan izin serta temuan rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat,” kata Munandar.
Selain masyarakat nelayan dan mahasiswa, rapat yang diketuai Amalia Aras, Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya dan beberapa anggota DPRD lainnya, dihadiri pula oleh Dinas ESDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan perwakilan PT. Alam Sumber Rezeki.
Dalam rapat tersebut disepakati, pertama agar pihak pertambangan tidak beraktivitas hingga ada evaluasi dari pihak terkait. Kedua, masyarakat diminta untuk tidak melakukan upaya lain sebelum dan setelah adanya kesimpulan dari upaya proses pengecekan data dan dokumen serta permalasahan yang timbul di masyarakat oleh DPRD Sulawesi Barat.
Munandar menambahkan pihak DPRD Sulbar merekomendasikan dinas terkait melalui Gubernur Sulawesi Barat untuk mengevaluasi dokumen terbitnya perizinan tambang PT. Alam Sumber Rezeki dan PT. Yakusa Tolelo Nusantara sesuai peraturan yang berlaku.
“Tentunya kami ( DPRD ) akan mengevaluasi seta melakukan kunjungan kerja untuk mengecek langsung ke lokasi tambang yang dimaksud,” tutup Munandar. (*ars)
