Mesasulbar.com – Mamuju, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 16 Januari 2025.
Rakornas yang akan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima ini merupakan agenda strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pembukaan nantinya, Arya Bima dijadwalkan menyampaikan arahan strategis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum di seluruh daerah.
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan turut berkontribusi dalam pelaksanaan Rakornas tersebut dengan menghadirkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayahnya.
Kehadiran UMKM ini bertujuan memperkenalkan potensi daerah, khususnya produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Berbagai produk seperti kerajinan tangan, kuliner, serta produk olahan lokal akan dipromosikan ke peserta rakornas yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Pelibatan UMKM dalam Rakornas ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi potensi lokal dan memperkuat ekonomi daerah berbasis masyarakat. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari visi menuju Indonesia Emas,” ujar H. Herdin Ismail.
Herdin Ismail menambahkan peserta Rakornas yang terkonfirmasi hadir yakni perwakilan dari 18 provinsi, dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang, serta 180 peserta dari 129 kabupaten/kota.
Selain itu, akan hadir 67 peserta dari internal Ditjen Polpum, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat, Forkopimda kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal di lingkup Sulawesi Barat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Barat, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Barat, serta pimpinan partai politik tingkat provinsi.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Rakornas ini tidak hanya berfokus pada penguatan koordinasi pemerintahan, tetapi juga mendorong peran aktif daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi lokal. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045 melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.(*rls)
