Mesasulbar.com – Mamuju, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa 12 Agustus 2025.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian proses legislasi daerah yang bertujuan menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menyampaikan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta sinergi dengan kebijakan nasional.
“Penyusunan APBD 2025 dilakukan secara cermat dan terukur, dengan mengutamakan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi daerah,” ujar Wagub Sulbar.
Ia menambahkan dana yang tersedia akan kita manfaatkan secara efektif dan efisien karena masih terbatas.
“Anggaran yang kita miliki masih sangat terbatas sedangkan banyak hal yang harus kita lakukan,dan system prioritas akan kita kedepankan bagaimana APBD kita yang sudah di sah kan oleh DPRD,” lanjut Salim S Mengga.
Hal itu sesuai dengan visi misi, maju dan sejahtera, prioritas pada peningkatan sumber daya manusia, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Kenapa ini yang kita prioritaskan, karena mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan menaikan standar yang ada, akan tetapi diperlukan pendidikan yang lebih baik. Kalau pendidikan masyarakat kita sudah mampu, kemudian berprestasi akan kita dorong,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya serta dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forkopimda.
Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur menyampaikan harapannya agar seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif untuk menghasilkan APBD yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan daerah.
Rapat paripurna ini juga menjadi wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Rls)